PDI Perjuangan Jawa Barat
RSS/Feeds
HOME LINTAS JABAR NASIONAL AMANAT PARTAI STRUKTURAL ARSIP GALERI FOTO REDAKSI
Berita Terkait

Beralasan Sakit, Nazar Dianggap Mengulur Waktu

Selasa, 20 Mar 2012 18:11 WIB · Aktivis Indonesia Corruption Watch, Apung Widadi, menduga sakitnya terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Palembang, Muhammad Nazaruddin, sebagai strategi mengulur waktu. "Dengan alasan sakit, masa penahanannya habis sehingga harus bebas demi hukum

 

KPK: Begitu Berkas Lengkap, Angie dan Miranda Ditahan

Selasa, 20 Mar 2012 17:49 WIB · Jakarta: Dua tersangka kasus suap, Angelina Sondakh dan Miranda Swaray Goeltom belum juga ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi KPK berjanji akan menahan dua wanita tersebut begitu berkas penyidikan lengkap.

 

PDIP: KPK Jangan Banyak Omong!

Sabtu, 17 Mar 2012 15:37 WIB · JAKARTA – Anggota Komisi III DPR-RI dari PDIP, Sayed Muhammad Mulyadi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwacana tentang pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan kaderisasi agar aksi kejahatannya selalu terjadi.

 

Inilah Curhat Anas di Twitter

Minggu, 11 Mar 2012 14:11 WIB · Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepertinya mulai geram terus-menerus disudutkan dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang. Anas yang biasanya memilih bungkam setiap ditanya soal kedua kasus yang menyeret namanya itu, malam ini "curhat" melalui akun Twitter-nya, @anasurbaningrum.

 

KPK Tak Peduli Anas Digantung

Minggu, 11 Mar 2012 14:03 WIB · Jakarta - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang membantah melakukan korupsi dan siap digantung di Monas jika terbukti menikmati duit proyek Hambalang, tidak digubris oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK akan tetap mengusut..

 
Kategori Berita Lainnya
Senin, 27 Februari 2012 23:20 WIB
Home / Berita / Profil / sumber: VIVA NEWS

Dana Film "Kita Versus Korupsi" Dipertanyakan

Dana Film "Kita Versus Korupsi" Dipertanyakan
 Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mempertanyakan sumber dana pembuatan film "Kita Versus Korupsi" yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
 
Trimedya menduga, bahwa sumber dana pembuatan film itu, berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat dari Luar Negeri. Trimedya khawatir jika sumber dana tersebut dari luar negeri maka ada kepentingan-kepentingan tertentu di situ. Apalagi, kata dia, pimpinan KPK yang terdahulu, Antasari Azhar pernah menolak dana tersebut.
 
"Film itu kami setuju, tapi dananya saya yang nggak setuju, kami khawatir dana itu ada kepentingan. Pak Antasari dulu pernah menolak sumber dananya. Tapi kenapa ini diterima? Bukan filmnya yang jadi masalah, tapi sumber dananya," kata dia.
 
Menanggapi hal ini, pimpinan KPK, Busryo Muqqodas mengatakan, bahwa ketersediaan dana KPK sangat terbatas. Sehingga, kata Busro perlu dana dari eksternal KPK. Namun, Busro menegaskan bahwa tidak akan ada kepentingan-kepentingan tertentu.
 
"KPK sesungguhnya sangat terbatas. Saat ada usulan untuk mengembangkan film antikorupsi kami rembugan. Sejak awal kami lihat bahwa sebagian program sudah jelas patokannya. Sehingga tidak ada interfensi," kata Busro.
 
Busro juga mengatakan bahwa biaya pembuatan film sebesar Rp1,2 miliar itu hanya biaya produksi, karena banyak senias-senias muda yang tak mau dibayar. "Itu karena mereka terpanggil dalam pencegahan korupsi," kata dia.
Oleh : sumber VIVA NEWS pada Senin, 27 Februari 2012 23:20 WIBDibaca :526 KaliFormat Lain :Print FriendlyPDFTag :dana, film, kita, versus, korupsi, dipertanyakan
Like This :
 
Profil

Survei Puskaptis: Mega Paling Populer

Senin, 27 Feb 2012 23:36 WIB · Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi nama bakal calon presiden yang paling populer di masyarakat. Sementara nama pendiri partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menjadi nama bakal capres paling disukai.

 
Berita Terbaru

Saksi Rieke & Dede Tolak Tandatangan Berita Acara Rekapitulasi KPU Bandung

Jumat, 01 Mar 2013 17:34 WIB · Mediacenterpaten. Bandung - Saksi dari pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki, dan Dede Yusuf-Lex Laksamana menolak menandatangani berita acara hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jabar tingkat Kota Bandung. Mereka protes lantaran menilai masih ada indikasi..

 
 
 
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat © 2010 INFOKOM
TOP Home · Arsip · Redaksi · Beriklan pada Kami · Privacy Policy · Terms of Use · Kontak Kami