Merindukan Negarawan

Oleh Megawati Soekarnoputri, pada seminar nasional di Universitas Islam Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk Kita Semua,
Om Swastu Asti
Marilah kita terlebih dulu memekikkan salam nasional kita:
Merdeka!!

Puji syukur kehadiat Allah atas rahmat dan hidayahNya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka seminar nasional yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia.

Suatu kehormatan bagi saya mendapat kesempatan hadir di seminar ini, meskipun baru satu hari saya kembali ke tanah air, setelah perjalanan dari Austria menjadi keynote speker di Universitas Innsbruck, dan pembicara kunci di Seminar Gerakan Non Blok di Slovenia (esk Yugoslavia). Walau sedikit lelah namun saya bangga bertemu dengan saudara-saudara. Betapa tidak. Universitas Islam Indonesia didirikan di tengah revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ketika Ibukota RI berpindah ke Yogyakarta, Universitas ini ikut pindah. Singkatnya, Universitas Islam Indonesia dengan semangat patriotismenya, berjuang mempertemukan tradisi keislaman dan tradisi intelektual, sebagai pengabdian bagi Indonesia Mereka.

Saudara-saudara,
Seminar Nasional dengan tema ‘Merinduan Negarawan’ ini dilaksanakan di tengah-tengah momentum 14 tahun reformasi. Sebagaimana kita ketahui, reformasi memberikan legitimasi perubahan kekuasaan yang otoriter masuk ke alam demokrasi. Reformasi membawa sejumlah agenda penting, antara lain reformasi politik (dan kebebasan berpolitik): penghapusan peran militer dalam kekuasaan sipil: kebebasan pers dan pemberantasan KKN. Reformasi di bidang politik memberikan legitimasi dan landasan moral agar pengelolaan kekuasaan negera dikembalikan pada rakyat. Reformasi di bidang ekonomi, nampak wajah fundamentalisme pasar menjauhkan keadilan atas penguasaan sumber daya ekonomi. Agenda reformasi lainnya yakni pemberantasan korupsi, kini menunjukkan kegagalan di tengah maraknya praktik korupsi, justru di pusat kekuasaan itu sendiri.

Saudara-saudara,
Jika kita merefleksikan 14 tahun perjalanan reformasi nampak adanya kegelisahan arah dan masa depan bangsa. Mengapa? Sebab kepemimpinan bangsa saat ini berjalan tanpa arah dan kurang efektif. Kepemimpinan Indonesia harusnya visioner dan inspiratif. Sekiranya kita mau belajar dari prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme, yang disampaikan Bung Karno pada pidato kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, maka kita dapat menangkap spirit kemerdekaan Indonesia bagi persaudaraan dunia. Atas dasar prinsip itu, hanya dalam waktu tujuh tahun setelah agresi militer Belanda II, kepemimpinan visioner Indonesia mampu memimpin penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Bayangkan saudara-saudara, Indonesia pada tahun 1955 telah ikut memimpin dunia dan mendorong suatu tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan. Tidak hanya itu, setelah bangsa-bangsa Asia Afrika merdeka karena inspirasi semangat Dasa Sila Bandung, kepemimpinan Indonesia mendorong lahirnya Gerakan Non Blok. Di situlah kita berani menyampaikan prinsip sebagai bangsa berdaulat dan tidak masuk dalam salah satu Blok Barat yang liberal-kapitalis dan Blok Timur yang komunis. Kepemimpinan visioner tidak hanya berhenti di situ. Bung Karno dengan tesis politiknya terus mengembangkan gagasan tentang solidaritas negara-negara baru melalui the new emerging forces (NEFOS) berhadapan dengan the old emerging forces (OLDEFOS). Inilah kepemimpinan yang memberikan arah dan inspirasi, saudara-saudara.

Hadirin sekalian yang saya cintai,
Saya tidak bermaksud bernostalgia mengungkapkan kebanggan masa lalu, khususnya terhadap kepemimpinan Bung Karno, yang sekaligus ayah saya. Namun dengan prestasi diplomasi luar negeri seperti di atas dan kemampuannya merangkul Irian Barat dalam pangkuan bumi pertiwi, serta pengakuan Angkatan Perang Indonesa terkuat di Asia Tenggara, adalah prestasi yang membuat kita berdiri dengan kepala tegak. Namun kalau kita melihat perjalanan bangsa saat ini, nampak bahwa kepemimpinan visioner itu telah lama hilang. Elan perjuangan untuk menjadikan Indonesia disegani dalam tata pergaulan global sudah lama meredup. Apa yang dikhawatirkan Bung Karno bahwa kita menjadi bangsa kuli di negeri sendiri kini terbukti. Faktanya, untuk mengatasi pangan rakyat saja, kita tidak mampu. Bahkan Indonesia kini sudah masuk dalam jebakan suplai pangan global, karena besarnya impor pangan. Data menunjukkan nilai impor pangan pertahun mencapai 125 triliun rupiah. Selain menggerus devisa, penurunan produksi beras sebesar 1.6 % pertahun: jagung 6% pertahun: dan dengan laju penurunan produksi kedelai 4% pertahun, atau berbanding terbalik dengan laju permintaan sebesar 4.8% pertahun (1), semakin membuat saya khawatir bahwa persoalan pangan telah memasuki tahapan kritis dan membahayakan. Kalau untuk persoalan yang sangat elementer saja kita tidak berdaulat, masihkah kita mampu berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi? Inilah menurut saya tantangan terbesar bagi pemimpin nasional di negeri ini, bagaimana menjadikan Indonesia berdaulat di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta disegani kembali di dunia internasional.

Saudara-saudara sekalian,
Pemimpin negarawan adalah persyaratan pokok untuk memimpin Indonesia yang begitu be Besar cita-citanya, besar kekayaan alamnya, dan begitu beragam budayanya. Syarat hadirnya pemimpin negawaran tidaklah sulit. Pertama, sebagaimana yang disampaikan alumni UII, kita merindukan pemimpin yang negarawan. Bagi saya, sosok negarawan hanya bisa lahir kalau ia benar-benar memahami sejarah: memahami Pancasila dan UUD 1945, memahami nature masyarakat plural, serta setia terhadap NKRI, atau yang dikenal dengan empat pilar kehidupan berbangsa. Ini merupakan syarat ideologis. Kedua, pemimpin tersebut harus memberikan inspirasi dan mampu menggelorakan kembali kebanggaan sebagai bangsa, melalui nation & character building. Kita seharusnya berdiri kokoh di atas keanekaragaman tersebut. Mengapa kini kita justru semakin mudah terkoyakkan oleh perbedaan agama dan suku? Bukankah kepribadian bangsa telah begitu mengenal falsafah Bhinneka Tunggal Ika? Menurut saya, tiadanya kepemimpinan yang efektif dan lemahnya penegakkan hukum adalah akar pokok persoalan ini. Inilah yang saya khawatirkan. Negara dikalahkan oleh aksi premanisme, oleh sekelompok massa. Karena itulah Presiden Republik Indonesia, siapa pun orangnya nanti, harus berdiri tegak melaksanakan perintah konstitusi, tanpa pernah sejenak pun ragu, meskipun berhadapan dengan jutaan massa sekalipun. Ketiga, state building, kemampuan negara, institusi negara, untuk mengurus rakyat, mewujudkan tujuan nasional. Di sinilah kepemimpinan dan manajemen bangsa sangat diperlukan. Ini bukan hal teknis. Kepemimpinan dan manajemen bangsa dimulai dari hal ideologis, yakni memberi arah yang jelas atau visioner. Visi yang saya maksudkan di sini merupakan hasil pergulatan pemikiran melihat masa depan, dan menuangkannya dalam suatu tujuan yang menciptakan harapan. Harapan yang dicita-citakan ini merupakan proses dialektis antara subyektivitas seorang pemimpin dan kondisi obyektif. Namun yang terjadi, subyektivitas sering disalahartikan karena interest pada pribadi atau kelompoknya. Seorang negarawan, harus melihat secara jernih agar subyektivitasnya sesuai dengan kondisi obyektif bangsanya.

Saudara-saudara, hadirin yang saya hormati,
Kepemimpinan dan manajemen dengan corak ideologi di atas, selanjutnya diterjemahkan dalam kerja, strategi, kebijakan, operasional dan teknis. Peningkatan produksi pangan bukan hanya soal teknis, namun soal ideologis, yaitu memupuk rasa bangga, hormat dan berpihak terhadap petani (ilustrasi pemberian jutaan cangkul petani dan pengertian padi dll).

Persoalan sistem jaminan sosial yang diperdebatkan beberapa waktu lalu, itu bukan hal teknis tentang bagaimana mentransformasikan beberapa BUMN menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Persoalan jaminan sosial adalah persoalan ideologis, yakni kita ingin membangun negara untuk kesejahteraan semua anak bangsa, bukan hanya segelintir orang saja. Kalau negara untuk kesejahteraan semua, maka Indonesia akan kuat menghadapi pasang surutnya perekonomian dunia. Terhadap situasi pasang surut ini, nampak betapa visionernya Bung Karno. Beliau menyimpulkan bahwa kapitalisme selalu menciptakan krisis. Belum selesai krisis satu, munculah krisis lainnya. Inilah yang kini terjadi di Eropa dan Amerika, dan hal ini secara eksplisit sudah disampaikan oleh Bung Karno lebih 70 tahun yang lalu. Untuk itu, jangan remehkan arti dan makna ideologi dalam kehidupan suatu bangsa. Ideologi adalah cita-cita gambaran ideal tentang masa depan bangsa. Ideologi adalah tata pergaulan hidup yang membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajahan, baik secara politik maupun ekonomi. Karena itulah ideologi memerlukan pemimpin. Pemimpin yang negarawan. Pemimpin yang berjuang bukan untuk diri sendiri dan kelompoknya, namun pemimpin sejati yang hidupnya dipersembahkan untuk negeri.

Saudara-saudara,
Bagi saya pemimpin negarawan hanya bisa dibangun melalui watak kepemimpinan yang berani mengambil risiko. Demi bangsa yang begitu dicintainya, seorang pemimpin negarawan harus berani memikul tanggung jawabnya. Ia harus sekokoh batu karang dan berani mengatakan ‘tidak’ pada kekuatan mana pun yang menggerogoti kepentingan nasioal kita dan kepentingan kemanusiaan pada umumnya.

Sikap ini memang tidak mudah di tengah pragmatisme kekuasaan yang begitu kuat. Di tengah godaan pencitraan dan keinginan mempertahankan kekuasaan melalui politik yang menghalalkan segala cara, sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Namun hal ini tidak saya lakukan, meskipun berbagai godaan kekuasaan datang silih berganti. Ketika saya memimpin, betapa mudahnya memberikan Blok Minyak Cepu kepada Exxon Mobil. Namun saya lebih percaya kepada Pertamina, karena, itulah pemahaman saya terhadap perintah konstitusi. Saya percaya bahwa suatu bangsa akan menjadi besar, kalau memiliki kepercayaan diri dan mampu mengelola sumber daya alamnya secara berdikari. Demikian halnya ketika diminta menyampaikan pidato mengecam aksi terorisme, pascaserangan 11 September 2001 terhadap Worl Trade Centre. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa saya harus menggunakan momentum tersebut untuk berdiplomasi menggandeng kekuatan negara-negara Barat dalam memerangi terorisme. Saya sependapat, terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak terampuni. Namun dengan jernih saya katakan, di dalam pidato saya di PBB, bahwa akar persoalan terorisme adalah ketidakadilan penyelesaian masalah Palestina. Hal ini saya yakini, sebagai seorang Presiden dari suatu negara yang berdaulat penuh yang bernama Indonesia: saya menjunjung tinggi konstitusi: ‘Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’.

Saudara-saudara,
Apa yang saya lakukan sebagai Presiden kelima tentu belum sempurna. Tetapi kesemuanya bisa dipertanggungjawabkan secara ideologis. Larangan impor beras yang saya terapkan, hanyalah awal dari niatan ideologis membangun kedaulatan pangan. Pengadaan peralatan militer ke Rusia tidak hanya untuk menegaskan kedaulatan kita, namun secara khusus ditujukan untuk menjaga seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itulah penyelesaian perjanjian perbatasan menjadi skala prioritas saya, agar Indonesia yang utuh dengan tapal batas yang jelas, segera tergambarkan sebagai satu kesatuan geografis. Untuk itu Pulau Nipah saya pertahankan mati-matian, dan secara khusus, atas seijin Perdana Menteri Singapura saat itu, saya sengaja meminta dijemput dengan kapal Perang Indonesia dari Singapura ke Pulau Nipah. Dari kesatuan geografis itulah saya menata Indonesia melalui kepastian tata ruang. Mana yang dipakai untuk produksi pangan berkelanjutan, dengan pusat-pusat penelitian pangan yang begitu beragam. Mana ruang untuk pengembangan industri agar tidak meminggirkan kekuatan ekonomi rakyat. Mana ruang untuk pusat pendidikan, termasuk menggelorakan kembali ruang publik agar Indonesia kembali menjadi bangsa yang berkarakter. Dari perspektif politik anggaran pun, saya lebih memilih konsolidasi fiskal, melalui defisit anggaran di bawah 1 persen. Betapa mudahnya saat itu, memilih kebijakan populis dengan fiskal yang lebih ekspansif melalui utang luar negeri. Atau betapa mudahnya memilih opsi menaikkan gaji pegawai negeri untuk sekadar dicitrakan positif. Penghematan fiskal tersebut akan memberikan tabungan fiskal dan keberlangsungan Indonesia pada periode selanjutnya. Pilihan jalan terjal ini, didorong oleh keyakinan saya, Indonesia harus dibangun bukan dalam perspektif 5 tahunan, sebagaimana saat ini. Indonesia harus dibangun dalam visi jangka panjangnya. Demikian halnya ketika mendapat mandat dari MPR-RI untuk mengadakan pemilihan presiden pertama secara langsung. Inilah tugas politik utama untuk memenangkan demokrasi Indonesia. Jalan ini tidaklah mudah. Sebab saya harus menghadapi bujukan dan tekanan. Berbagai bujukan untuk menggunakan birokrasi dan sumber daya negara, dan tekanan kekuatan antidemokrasi. Yang pasti, saya tidak pernah tergoda sedikit pun untuk menggunakan Komisi Pemilihan Umum dan aparat Intelejen untuk saya intervensi memenangkan diri sendiri. Bagi saya, berpolitik haruslah dilandasi sikap etis dan menjauhkan diri dari praktik politik menghalalkan segala cara.

Saudara-saudara,
Saya sangat sadar bahwa sebagai pemimpin saya berada pada masa transisi. Saya sadar, satu tindakan salah dalam masa genting itu, bisa membawa negeri dan rakyat ke jurang kehancuran. Pada titik ini saya selalu berpikir tentang Indonesia dan selalu berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Apakah ini sikap kenegarawanan? Biarlah rakyat dan sejarah yang menilainya.
Apa yang saya lakukan adalah pemahaman saya sebagai seorang pemimpin. Sikap ini tertanam kuat, dari keteladanan yang ditunjukkan pendiri republik ini. Dari Bung Karno, saya belajar memahami bagaimana nasionalisme dalam praktik. Bagaimana satunya kata dan perbuatan. Bagaimana rasa cinta tanah air yang berkobar-kobar mampu meluruhkan hasrat kekuasaan, ketika pertaruhannya adalah keutuhan bangsa dan negara. Masih jelas dalam ingatan saya, ketika sebagai seorang anak muda, setelah tragedi Gestok 1965, saya bertanya kepada Bapak saya, mengapa tidak melawan, Bung Karno masih memiliki pendukung yang kuat dan setia. Namun jawaban beliau sungguh mengejutkan saya: “ Hei anak muda, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Sebagai orang yang membangun republik ini, tidak mungkin memecah belah Republik yang telah saya dirikan.”

Apa yang disampaikan Bung Karno, pada akhirnya saya sadari sebagai kebenaran. Bahwa nasionalisme bagi seorang pemimpin, atau sikap negarawan bagi seorang pemimpin, justru diuji ketika harus memilih antara kekuasaan, dan masa depan Indonesia, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Itulah pemimpin negarawan, bahwa segala ide, gagasan, pemikiran, dan tindakannya, hanya diabdikan pada satu kepentingan, yaitu bangsa dan negaranya. Akhirnya, mengakhiri pidato ini, saya sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada seluruh Alumni Universitas Islam Indonesia. Perteguhlah pengabdian saudara-saudara pada bangsa dan negara. Selamat berjuang. Merdeka!!!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om santi, santi, santi Om.
Merdeka, Merdeka, Merdeka!!!
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Megawati Soekarnoputri

Catatan kaki:
(1) Diambil dari analisa ekonomi Bustanul Arifin, Kompas 21 2012.